Skip to content
No results
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Kantor Wilayah
    • Alamat dan Kontak
  • Konten – Publikasi
    • Siaran Pers
    • Anti Terorisme
    • Infografis
    • Video
  • Perpustakaan
    • Regulasi
    • Pelanggaran Berat HAM
  • Kampanye
  • Ambil Tindakan
Federasi KontraS
ID EN
  • Tentang Kami
    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Kantor Wilayah
    • Alamat dan Kontak
  • Perpustakaan
    • Regulasi
    • Pelanggaran Berat HAM
  • Donasi
  • Beranda
  • Siaran Pers
  • Infografis
  • Video
  • Anti Terorisme
  • Kampanye
  • Ambil Tindakan
Federasi KontraS
ID EN

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

  • PerpustakaanRegulasi
  • 27 Juli 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

DOWNLOAD
Sebarkan, Kawan !
Previous Pos UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR
Next Pos UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Posting Terkait :

Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Trisakti, Semanggi I, Semanggi II

  • 24 Desember 2020

INPRES No. 15 Tahun 2005 tentang Implementasi MoU Helsinki

  • 27 Juli 2019

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

  • 27 Juli 2019

Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965-1966

  • 24 Desember 2020

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

  • 4 November 2022

Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Simpang KKA Aceh

  • 24 Desember 2020

© 2026 -  Federasi KontraS

Facebook X (Twitter) Instagram YouTube