Menyikapi berbagai konflik agraria di Sulawesi Selatan, baik di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan, beberapa organisasi diantaranya KontraS Sulawesi, Balang Institut, Agra Sulawesi Selatan, dan AMAN Sulawesi Selatan berdiskusi bersama terkait upaya-upaya mendorong penyelesaian berbagai konflik yang terjadi. Pertemuan ini dilaksanakan di kantor KontraS Sulawesi pada hari Rabu, 10 Juni 2015.
Dari sisi regulasi, ada beberapa kebijakan yang memberi peluang untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria yang terjadi tersebut. Salah satunya adalah lahirnya peraturan bersama 4 menteri; Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PU dan Kepala BPN Nasional No. 79 tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.
Peraturan bersama tersebut kemudian melahirkan program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang merupakan kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemafaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.
Diskusi kali ini lebih mendetailkan pada agenda kerja masing-masing organisasi dan jaringan di beberapa wilayah, termasuk agenda pertemuan merefleksikan kerja-kerja yang selama ini telah dilakukan secara bersama.