KontraS Surabaya – Federasi KontraS https://kontras.or.id Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Mon, 19 Aug 2019 09:28:13 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 https://kontras.or.id/wp-content/uploads/2018/12/cropped-logo-Federasi-KontraS-kotak-fav-150x150.jpg KontraS Surabaya – Federasi KontraS https://kontras.or.id 32 32 Mengecam Tindakan Diskriminatif dan Tindakan Represif Terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya https://kontras.or.id/siaran-pers/mengecam-tindakan-diskriminatif-dan-tindakan-represif-terhadap-mahasiswa-papua-di-surabaya/ Mon, 19 Aug 2019 09:25:58 +0000 https://kontras.or.id/?p=849 Sabtu, 17 Agustus 2019, 43 Mahasiswa Papua ditangkap paksa dari Asrama di Jl Kalasan No 10 Surabaya, pengrebekan dan penahanan Mahasisiwa Papua yang dilakukan oleh pihak Polestabes Surabaya berdasarkan laporan Polisi terkait adanya dugaan tindak pidana pasal 66 Jo pasal 24 Undang-undang No 24 Tahun 2009. Pada tanggal 16 – 17 Agustus, Asrama papua di […]]]>

Sabtu, 17 Agustus 2019, 43 Mahasiswa Papua ditangkap paksa dari Asrama di Jl Kalasan No 10 Surabaya, pengrebekan dan penahanan Mahasisiwa Papua yang dilakukan oleh pihak Polestabes Surabaya berdasarkan laporan Polisi terkait adanya dugaan tindak pidana pasal 66 Jo pasal 24 Undang-undang No 24 Tahun 2009.

Pada tanggal 16 – 17 Agustus, Asrama papua di Jl. Kalasan Surabaya mengalami pengepungan dan penyerangan oleh beberapa Ormas. Penyerangan ini terjadi, seperti halnya penyeragan di Malang, dalam penyerangan asrama di Surabaya, mahasiswa Papua juga mendapatkan perlakuan rasis berupa Kata-kata Rasis (Monyet,Anjing,Babi) dan berbagai kata makian, Diskriminatif berupa pengusiran hingga tindak kekerasan berupa pelemparan batu. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dilapangan bahwa peristiwa ini terjadi setelah beredar foto tentang rusaknya tiang bendera di depan asrama Papua. Berikut ini uraian kronologis yang dapat kami kumpulkan di lapangan.

Jumat, 16 Agustus 2019, sekitar pukul 15.20 Oknum anggota TNI mendatangi Asrama Papua, kemudian disusul anggota Pol PP kemudian mereka mengedor pagar Asrama, dan meneriaki mahasiswa papua yang sedang di dalam Asrama dengan kata-kata rasis “Monyet, Babi, Binatang, Babi Anjing”. Dan “Kamu Jangan Keluar, sa tunggu kamu disini. Sampai jam 12 kamu jangan keluar. Kemudian tak berselang lama puluhan ormas datang ke depan asrama, selain meneriaki mahasiswa dengan kata-kata diatas mereka juga melakukan tindakan melempari dengan batu hingga mengakibatkan kerusakan kaca Asrama pecah. Aksi pengepungan berlanjut hingga jam 01.40 masa masih terlihat di sekitaran Asrama dan Polisi juga masih melakukan penjagaan disekitaran Asrama.

Aksi pengepungan dan penyerangan terjadi sejak Jumat, 16 Agustus, Pkl. 15.30 hingga Sabtu, 17 Agustus, Pkl. 16.00, Pengepungan berakhir setelah aparat kepolisian melakukan pendobrakan pagar asrama dan menembakan gas air mata kedalam asrama, yang kemudian berujung kepada penangkapan oleh aparat kepolisian Polres Surabaya. Akibat dari kejaidan ini setidaknya 4 mahasiswa mengalami luka, tangan kanan keseleo, kaki kiri berdarah bekas lemparan gas air mata, serta luka di atas pelipis mata. Punggung dan wajah terlihat memar. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan di Polrestabes Surabaya, sekitar jam 23.30 mereka dipulangkan kembali ke Asrama Papua.

Dari hasil pemantauan dilapangan Terdapat penggunaan kekuatan yang berlebih oleh aparat Kepolisian dengan melibatkan personil yang jumlahnya mencapai ratusan, dari beberapa instansi seperti TNI dan Satpol PP, mengingat jumlah mahasiswa yang ada di asrama hanya 42 orang dan 1 Orang sakit jiwa yang juga ditampung di Asrama Papua. Bahwa selama peristiwa pengepungan aparat keamanan terkesan membiarkan tindakan diskriminasi yang diakukan massa yang melakukan pengepungan

Tindakan Diskiriminasi dan Ancaman Kekerasan Terhadap Mahasiswa Papua.

Rangkaian peristiwa kekerasan dan penangkapan paksa yang dialami Mahasiswa Papua tidak hanya terjadi di surabaya, sebelumya pada tanggal 15 Agustus 2019 Pembubaran aksi Di Malang mahasiswa Papua yang akan menggelar aksi demonstrasi damai “Menolak New York Agreement” oleh aparat kepolisian dengan alasan keamanan. Dalam aksi tersebut, selain mengalami perlakuan rasis berupa cemoohan, mereka juga mengalami tindakan kekerasan berupa pelemparan batu hingga pemukulan helm. Aksi demonstrasi damai tersebut berubah menjadi ricuh setelah masa aksi mendapatkan penyerangan dari beberapa orang tak dikenal (yang diduga adalah preman), yang kemudian dilakukan pembiaran oleh Aparat Kepolisian Malang yang pada saat itu sedang berada di lokasi kerusuhan, akibatnya 23 orang mengalami luka-luka. Kondisi ini semakin diperparah dengan pemberian pernyataan yang bersifat dikriminatif (pengusiran) oleh Wakil Wali Kota Malang (Sofryan Edi Jarwoko) di beberapa media.

Berdasarkan catatan KontraS Surabaya bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 – Agustus 2019 telah terjadi 10 kali aksi pembubaran yang dialami oleh mahasiswa Papua dan masyarakat yang sedang menggelar acara berkaitan dengan isu-isu Papua, pembubaran tersebut tidak jarang selalu diwarnai dengan intimidasi, perampasan, pemukulan hingga penangkapan paksa. Tingginya eskalisi pembubaran dan penyerangan tersebut berakibat pada tingginya potensi terjadinya konflik sosial terbuka antara mahasiswa Papua dan masyarakat.

KontraS menilai bahwa tingginya eskalasi pembubaran demonstrasi, penyerangan dan penangkapan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang merupakan ancaman atas pemenuhan Hak Asasi Manusia, secara tegas sebagaiaman diatur dalam konstitusi bahwa Hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945, Pasal 28e ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dan Pasal 28e ayat 3 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”, UU No. 39 Th. 1999 Tetang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Th. 2005 Tentang Pengesahan kovenan internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 39 Th.1999.

Selain hal tesebut diatas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis sebagimana diatut dalam Undang undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Apa yang dialami mahasiswa Papua menunjukkan betapa lemahnya peran negara dalam menegakkan konstitusi.
Berdasarkan situasi yang telah dialami oleh mahasiswa Papu tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya medesak kepada:

  1. Kapolri melakukan evaluasi terhadap jajaran Polrestabes Surabaya dalam peristiwa penangkapan terhadap Mahasiswa Papua dan mengusut tuntas serta menindak tegas Massa yang melakukan persekusi terhadap mahasiswa Papua.
  2. Pemerintah Kota Surabaya untuk mengedepankan uapaya dialog dalam mencari solusi atas persoalan yang dihadapi Mahasiswa Papua dan memberikan jaminan keamanan.
  3. Menghimbau agar elemen masyarakat untuk tidak main hakim sendiri, dan menghentikan stigma buruk terhadap mahasiswa Papua.

Surabaya, 18 Agustus 2019
Badan Pekerja KontraS Surabaya

 

Fatkhul Khoir
Koordinator

]]>
Pernyataan Sikap KontraS Surabaya Atas Penyerangan Mahasiswa Papua Di Malang https://kontras.or.id/siaran-pers/pernyataan-sikap-kontras-surabaya-atas-penyerangan-mahasiswa-papua-di-malang/ Thu, 15 Aug 2019 11:48:06 +0000 https://kontras.or.id/?p=843 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya mengecam keras tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam peristiwa penyerangan masa aksi demonstrasi mahasiswa Papua pada tanggal 15 Agustus 2019, di Kota Malang, sehingga berakibat kepada jatuhnya korban luka-luka mencapai 23 orang. Pembubaran aksi demonstrasi yang berujung pada penyerangan kembali dialami oleh Mahasiswa […]]]>

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya mengecam keras tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam peristiwa penyerangan masa aksi demonstrasi mahasiswa Papua pada tanggal 15 Agustus 2019, di Kota Malang, sehingga berakibat kepada jatuhnya korban luka-luka mencapai 23 orang.

Pembubaran aksi demonstrasi yang berujung pada penyerangan kembali dialami oleh Mahasiswa Papua di Jawa Timur, khususnya bagi mereka yang berada di Surabaya dan Malang. KontraS Surabaya mencatat bahwa semenjak tahun 2018 – Agustus 2019 telah terjadi 8 kali aksi pembubaran yang dialami oleh mahasiswa Papua dan masyarakat yang sedang menggelar acara berkaitan dengan isu-isu Papua, pembubaran tersebut tidak jarang selalu diwarnai dengan intimidasi, perampasan, pemukulan hingga penangkapan paksa. Tingginya eskalisi pembubaran dan penyerangan tersebut berakibat pada tingginya potensi terjadinya konflik sosial terbuka antara mahasiswa Papua dan masyarakat.

Sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945, Aksi demonstrasi yang merupakan perwujudan dari hak menyampaikan pendapat dan berekspresi, merupakan hak konstitusional setiap warga Negara Republik Indonesia, tanpa terkecuali mahasiswa Papua, yang wajib dilindungi oleh negara khusunya kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Hak-hak tersebut diatur dalam ketentuan UUD 1945, Pasal 28e ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dan Pasal 28e ayat 3 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Selain merupakan sebuah preseden buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, tingginya eskalasi pembubaran yang dialami oleh Mahasiswa Papua juga menunjukan bahwa aparat Kepolisian telah gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, polisi juga telah gagal dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam setiap tugasnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Th. 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan situasi yang telah dialami oleh mahasiswa Papu tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya medesak kepada:

  1.  Kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada mahasiswa Papua dari segala ancaman kekerasan yang sering mereka alami dan menghentikan segala bentuk tindakan persekusi yang bertentangan dengan hukum dan HAM.
  2.  Masyarakat untuk mendukung dan melindungi hak mahasiswa Papua dalam menyuarakan ketidakadilan dan segala bentuk pelanggaran HAM di Papua.

 

Surabaya, 15 Agustus 2019

Fatkhul Khoir
Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya
081230593651

 

 

]]>
Upaya Kriminalisasi terhadap Budi Pego dan Warga Penolak Tambang https://kontras.or.id/kontras-surabaya/upaya-kriminalisasi-terhadap-budi-pego-dan-warga-penolak-tambang/ Wed, 23 Jan 2019 23:20:17 +0000 http://kontras.or.id/?p=673 Represi dan kriminalisasi terhadap warga telah berkali-kali terjadi. Sedikitnya, menurut catatan investigasi yang berhasil dihimpun oleh tim advokasi, kasus kriminalisasi yang menimpa warga Tumpang Pitu, terkait dengan sikap penolakannya terhadap kehadiran pertambangan, telah memakan korban sebanyak 15 orang dalam 5 kasus yang berbeda di sepanjang kurun waktu 2015-2017. Pertama: Pertengahan November 2015, 1 orang warga […]]]>

Represi dan kriminalisasi terhadap warga telah berkali-kali terjadi. Sedikitnya, menurut catatan investigasi yang berhasil dihimpun oleh tim advokasi, kasus kriminalisasi yang menimpa warga Tumpang Pitu, terkait dengan sikap penolakannya terhadap kehadiran pertambangan, telah memakan korban sebanyak 15 orang dalam 5 kasus yang berbeda di sepanjang kurun waktu 2015-2017.

Pertama: Pertengahan November 2015, 1 orang warga dituduh merusak drone milik perusahaan. Akibat tuduhan ini warga tersebut menjadi tersangka.

Kedua: Akhir November 2015, 8 orang warga dituduh merusak fasilitas perusahaan. Saat ini kasus tersebut berstatus 4 orang divonis bebas murni, dan 4 warga lainnya, kasusnya masih berjalan di tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

Ketiga: Awal April 2017, 22 orang warga dituduh membawa spanduk aksi yang diduga mirip logo palu arit. Saat ini atas tuduhan tersebut, 4 orang warga Sumberagung ditetapkan menjadi tersangka, dan salah satu diantaranya (Heri Budiawan) ditahan dan sedang menjalani persidangan. Menurut keterangan warga, kasus ini bermula dari aksi pemasangan spanduk “tolak tambang” yang dilakukan pada tanggal 4 April 2017. Aksi pemasangan spanduk penolakan ini dilakukan di sepanjang pantai Pulau Merah (Dusun Pancer)-Sumberagung hingga kantor Kecamatan Pesanggaran. Satu hari pasca aksi (5/4) tersebut, muncul beberapa pernyataan dari pihak aparat keamanan Banyuwangi (TNI/Polri), bahwa di dalam spanduk
penolakan warga terdapat logo yang mirip palu arit. Atas kasus ini, warga memberikan pernyataan bahwatidak satupun spanduk yang mereka pasang terdapat logo yang dituduhkan pihak aparat keamanan. Warga menduga tuduhan tersebut hanya bertujuan untuk melemahkan gerakan penolakan yang sedang mereka lakukan. Sekaligus juga untuk memecah belah persatuan perjuangan warga. Atas peristiwa ini, 4 orang warga yang ditetapkan sebagai tersangka dikenakan pasal 170a UURI No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Keempat: Akhir April 2017, 1 orang warga dituduh melakukan penghadangan terhadap pekerja PT. DSI. Atas tuduhan tersebut, 1 orang warga kini ditetapkan sebagai tersangka.

Kelima: Mei 2017, 1 orang kuasa hukum (pengacara) warga dituduh melakukan pencemaran nama baik perusahaan. Kasus ini bermula saat pengacara warga tersebut mengatakan kepada media bahwa aktivitas kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu diduga telah mencemari lingkungan. Atas kasus ini, pengacara warga tersebut kini ditetapkan menjadi tersangka.

Kasus kriminalisasi yang melibatkan Heri Budiawan dan warga yang lain terkait tuduhan menyebarkan ajaran komunisme menunjukkan usaha manipulasi kasus yang dibuat-buat. Hal ini bisa ditunjukkan dengan beberapa hal:

Pertama, bukti dan saksi di lapangan menunjukkan bahwa warga sama sekali tidak pernah membuat spanduk dengan gambar menyerupai logo palu arit dalam aksi mereka. Ketika mengerjakan pembuatan spanduk yang total berjumlah sebelas (11) spanduk, warga meyatakan bahwa pihak kepolisian juga hadir disana, artinya, jika memang warga membuat spanduk dengan gambar menyerupai logo palu arit pada saat itu, tentu pihak kepolisian yang hadir saat pembuatan spanduk langsung bisa menghentikan dan menahan warga saat itu juga.

Kedua, keseluruhan sebelas spanduk yang dibuat warga telah dipasang pada titik-titik yang ditentukan. Tidak ada satupun dari spanduk yang dibuat warga tersebut terdapat gambar menyerupai logo palu arit. Spanduk dengan gambar menyerupai logo palu arit yang dituduhkan kepada warga muncul secara tibatiba ditengah aksi warga, tanpa disadari oleh warga yang melakukan aksi. Warga menuturkan bahwa saat kejadian, mereka diminta membentangkan spanduk dengan tulisan penolakan terhadap aktivitas tambang PT BSI. Mereka baru mengetahui keberadaan gambar menyerupai logo palu arit setelah polisi menunjukkan foto-foto spanduk dengan gambar menyerupai logo palu arit tersebut. Warga menyatakan
bahwa foto spanduk yang menjadi bukti tersebut bukan bagian dari spanduk yang dibuat bersama-sama oleh warga yang terlibat aksi penolakan tambang emas PT BSI dan DSI di Tumpang Pitu, karena mereka hapal betul seluruh sebelas spanduk yang mereka buat bersama.

Ketiga, keberadaan spanduk dengan gambar menyerupai logo palu arit tidak diketahui lagi ada dimana. Pihak kepolisian sampai sekarang hanya menunjukkan foto-foto keberadaan spanduk tersebut tanpa menunjukkan bukti fisik keberadaan spanduk tersebut.

Keempat, tuduhan penyebaran ajaran Marxisme/Leninisme dan atau komunisme kepada warga hanya karena ada dalam foto memegang spanduk dengan gambar menyerupai logo palu arit adalah tuduhan yang tidak berdasar, karena warga bahkan tidak mengetahui adanya gambar menyerupai logo palu arit pada spanduk yang mereka pegang, dan juga bukan bagian dari spanduk yang mereka buat bersama-sama.

]]>
Menambang Bencana di Tumpang Pitu Banyuwangi https://kontras.or.id/kontras-surabaya/menambang-bencana-di-tumpang-pitu-banyuwangi/ Wed, 23 Jan 2019 23:02:15 +0000 http://kontras.or.id/?p=662 Catatan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur   Sejarah Pertambangan di Banyuwangi Sebelum ditetapkannya kawasan Tumpang Pitu, Banyuwangi, sebagai objek vital nasional sesuai dengan SK Menteri KESDM No. 631 k/30/MEM/2016, tertanda tangan pada 16 Februari 2016, perampokan dan penjarahan Sumber Daya Alam di Banyuwangi sebenarnya telah dimulai dari sejak tahun 1990-an. Hal ini ditandai […]]]>

Catatan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur

 

Sejarah Pertambangan di Banyuwangi

  1. Sebelum ditetapkannya kawasan Tumpang Pitu, Banyuwangi, sebagai objek vital nasional sesuai dengan SK Menteri KESDM No. 631 k/30/MEM/2016, tertanda tangan pada 16 Februari 2016, perampokan dan penjarahan Sumber Daya Alam di Banyuwangi sebenarnya telah dimulai dari sejak tahun 1990-an. Hal ini ditandai dengan masuknya PT Hakman Metalindo ke kawasan Taman Nasional Meru Betiri pada tahun 1995-1996.
  2. PT Hakman Metalindo mendapatkan ijin Kuasa Pertambangan dari ESDM di Kabupaten Jember dan Banyuwangi dengan luas eksplorasi 62.586 ha. Dalam kegiatan eksplorasinya PT Hakman Metalindo bekerja sama dengan Golden Valley Mines N.L, sebuah perusahaan asal Asutralia. Dalam catatan JATAM 2012, disebutkan bahwa PT Hakman Metalindo telah menyebabkan kawasan jati di daerah tersebut kering kerontang.
  3. Pada tahun 2000, PT Hakman Group mengajukan Kontrak Karya Pertambangan kepada Pemda Jember dan Banyuwangi. Selanjutnya, PT Jember Metal dan PT Banyuwangi Mineral juga mengajukan ijin prinsip Kontrak Karya untuk membuka pertambangan di daerah yang sama. Direktur 2 perusahaan tersebut adalah orang yang sama seperti tercantum pada surat PT. Hakman Metalindo, yakni: Jansen FP Ade dan Yusur Merukh. Yusuf Merukh adalah konglomerat pemilik saham 20 % Newmont Minahasa Raya dan Newmont Nusa Tenggara (Jatam, 2012).
  4. Berdasarkan surat No.01.17/BM/VII/2000, tanggal 17 Juli 2000, PT Banyuwangi Mineral mengajukan permohonan ijin prinsip Kontrak Karya Pertambangan untuk kawasan seluas 150.000 ha di daerah Banyuwangi. Sedangkan di Jember, dengan surat No. 01.13/JM/VII/2000, tanggal 11 Juli 2000, Direktur PT. Jember Mineral mengajukan permohonan ijin serupa dengan luas 197.500 ha (Jatam, 2012).
  5. Eksplorasi oleh PT Hakman Group berakhir pasca terbitnya surat Bupati Banyuwangi, Nomor 545/513/429.022/2006 tanggal 20 Maret 2006. Selanjutnya, lewat surat Keputusan Bupati nomor 188/57/KP/429.012/2006 penguasaan pertambangan diberikan kepada PT Indo Multi Cipta (IMC).
  6. Perusahaan ini berganti nama menjadi Indo Multi Niaga (IMN) dan lewat surat nomor 188/05/KP/429.012/2007, IMN mengantongi ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 11.621,45 Ha.
  7. Pada tahun 2012, PT. IMN mengalihkan Ijin Usaha Pertambangannya kepada PT. Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT. Merdeka Copper Gold, Tbk.
  8. Merdeka Copper Gold, Tbk, memiliki anak perusahaan, yaitu PT. Bumi Suksesindo (BSI), PT. Damai Suksesindo (DSI), dan PT Cinta BumiSuksesindo (CBS). BSI dan DSI memiliki Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) sedangkan CBS belum memiliki IUP. BSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi, No. 188/928/KEP/429.011/2012 tertanggal 7 Desember 2012 sedangkan DSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (“IUP Eksplorasi”) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/109/KEP/429.011/2014 tanggal 20 Januari 2014.
  9. Lokasi IUP BSI dan DSI terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Provinsi Jawa Timur, dengan IUP OP BSI seluas 4.998 ha dan dengan IUP Eksplorasi DSI seluas 6.623 ha. IUP OP milik BSI akan berlaku sampai dengan 25 Januari 2030 dan IUP Eksplorasi milik DSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2016. Sebelum bernama PT Merdeka Copper Gold, Tbk, perusahaan ini bernama PT Merdeka Serasi Jaya. Akta Pendirian No.2, 5 September 2012, dengan pengesahan dari Menkumham, Nomor, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013 (Prospektus Final PT Merdeka Copper Gold, Tbk).
  10. Dalam dokumen Prospektus PT Merdeka Copper Gold, Tbk, disebutkan bahwa susunan direksi dan dewan komisaris, berdasarkan akta No.479/2014 dan akta No.73/2015, adalah: Direksi (Presdir: Adi Adriansyah Sjoekrie, Wa.Presdir: Gavin Caudle, Dir. Independen: Chrisanthus Soepriyo, Dir: Hardi Wijaya Liong, Michael W Soeryadjaya, Ronny N Hendropriyono). Dewan Komisaris (Preskom: A.M. Hendropriyono, Wapreskom: Edwin Soeryadjaya, Komisaris Independen: Richard Bruce Ness, Zannuba Arifah (Yenny Wahid), Komisaris: Garibaldi Thohir).

 

 

Mengapa Tumpang Pitu harus bebas dari aktivitas tambang?

  • Bagi nelayan dusun Pancer, Desa Sumberagung, keberadaan Bukit Tumpang Pitu memiliki setidaknya dua peran penting. Pertama, Bukit Tumpang Pitu adalah ‘tetenger’ bagi mereka saat melaut. Setiap pagi, ketika mereka berada di laut lepas, titik yang mereka cari untuk menentukan arah adalah pulau Nusa Barong di sebelah Barat, Gunung Agung di sebelah Timur dan Bukit Tumpang pitu di tengah-tengahnya. Dari situlah mereka bisa mengarahkan haluan, menuju Puger, Rajegwesi, Pancer ataupun Muncar. Jika bukit Tumpang Pitu menghilang maka mereka akan kehilangan salah satu tetenger daratan yang menjadi acuan arah.
  • Kedua, bukit Tumpang Pitu adalah benteng bagi komunitas Nelayan yang tinggal di pesisir teluk Pancer. Pada musim-musim tertentu, saat angin Tenggara yang kencang bertiup, bukit Tumpang Pitu melindungi perkampungan ini dari ancaman bencana yang dibawa tiupan angin kencang tersebut. Saat ini, ketika bukit Tumpang Pitu belum disikat habis oleh pertambangan, beberapa atap rumah warga telah mengalami kerusakan ketika datang angin tenggara. Hal ini bisa dibayangkan betapa besarnya kerusakan yang harus mereka hadapi tatkala benteng alami ini dibongkar oleh aktivitas tambang. Terkait dengan ancaman pertambangan ini, memori tsunami yang menyapu dusun Pancer tahun 1994 pun kembali mengemuka dan melintas di benak warga. Nelayan dusun Pancer mengingat dengan jelas bagaimana gelombang besar tsunami menyapu kawasan pesisir Pancer dan sekitarnya yang membawa korban jiwa lebih dari 200 orang. Saat itu, bukit Tumpang Pitu mampu melindungi kehancuran lebih berat terjadi di dusun Pancer, Desa Sumberagung dan sekitarnya yang berada dibalik bukit ini. Sekali lagi bisa dibayangkan jika bukit Tumpang Pitu hilang dan tsunami datang kembali, maka korban yang ditimbulkan akan dalam jumlah yang cukup banyak dari peristiwa tahun 1994.
  • Bagi nelayan dusun Pancer, laut telah memberikan kesejahteraan lebih dari cukup. Hal ini terbukti sebelum masuknya kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu, hasil tangkapan ikan per harinya dari 1000 nelayan yang bermukim di Pancer mampu menembus angka 150 ton perhari. Jumlah tangkapan ini setara dengan 1,2 miliar rupiah perhari.
  • Bagi pegiat wisata (rakyat) pantai Pulau Merah, Dusun Pancer, kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu juga dianggap telah membawa dampak negatif. Bagi mereka, kegiatan pertambangan Tumpang Pitu telah menghasilkan bencana ekologi di sekitar pantai Pulau Merah yang sulit untuk dipulihkan. Dalam sejarah kolektif warga yang bermukim di pantai Pulau Merah, tidak pernah terjadi sebelumnya bencana lumpur yang menutup pantai Pulau Merah hingga 4 km dari bibir pantai. Namun dengan hadirnya kegiatan pertambangan, bencana lumpur itupun datang, dan ini untuk pertama kalinya. Bencana lumpur tersebut selain merusak karang, juga berdampak pada menurunnya angka pengunjung pantai Pulau Merah hingga 70 persen.
  • Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Jawa Timur telah menggarisbawahi kawasan selatan Jawa, termasuk Jawa Timur adalah kawasan rawan bencana tsunami. Dengan mengacu pada kenyataan ini, penataan kawasan di pesisir selatan seharusnya ditujukan untuk meminimalisasi dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Pesisir selatan Jawa selayaknya ditetapkan menjadi kawasan lindung dan konservasi demi mengantisipasi bencana yang mungkin timbul. Pelepasan lahan-lahan pesisir menjadi wilayah usaha pertambangan yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem kawasan adalah tindakan yang kontradiktif terhadap usaha menurunkan resiko bencana di Indonesia.
  • Di samping itu, kawasan pesisir selatan telah lama menjadi kawasan budidaya, baik pertanian pesisir maupun perikanan tangkap, sehingga aktivitas pertambangan yang eksploitatif, rakus lahan dan merusak sumber daya perairan akan menimbulkan gesekan dengan kebutuhan warga akan keberlanjutan fungsi-fungsi alam sebagai syarat budidaya mereka.
  • Pembiaran terhadap konflik-konflik pertambangan dan bahkan pelanggaran perijinan terhadap wilayah yang mempunyai nilai penting secara ekologis tidak bisa terus dibiarkan. Kita tengah menghadapi konsekuensi dari semakin banyaknya wilayah-wilayah lindung yang rusak dengan bentuk peningkatan jumlah bencana ekologis setiap tahunnya di Jawa Timur. Oleh sebab itu pencabutan wilayah usaha pertambangan dari kawasan pesisir selatan dan penetapan kawasan lindung dan konservasi menjadi syarat mutlak pemulihan kawasan pesisir dan menjadi bagian dari usaha besar penurunan resiko bencana ekologis serta penyelamatan ruang hidup rakyat.

 

]]>
Pemerintah Lemah dalam Penanganan Korban Teror Bom Surabaya https://kontras.or.id/siaran-pers/pemerintah-lemah-dalam-penanganan-korban-teror-bom-surabaya/ Tue, 05 Jun 2018 23:47:11 +0000 https://kontras.or.id/?p=309 Pasca teror bom Surabaya pada 13-14 Mei 2018 kemarin, Presiden, Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya telah melakukan sidak langsung ke lokasi. Para petinggi negara telah menyatakan dengan tegas bahwa negara akan menjamin semua pembiayaan bagi korban, baik santunan maupun pembiayaan pengobatan dan perawatan jalan. Juga pernyataan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya, bahwa Pemerintah […]]]>

Pasca teror bom Surabaya pada 13-14 Mei 2018 kemarin, Presiden, Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya telah melakukan sidak langsung ke lokasi. Para petinggi negara telah menyatakan dengan tegas bahwa negara akan menjamin semua pembiayaan bagi korban, baik santunan maupun pembiayaan pengobatan dan perawatan jalan. Juga pernyataan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya, bahwa Pemerintah Kota Surabaya bisa mengunakan anggaran tidak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Surabaya dengan besaran hingga Rp 9 miliar untuk penanganan korban teror bom.

KontraS Surabaya terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap korban teror bom Surabaya. Hasil sementara temuan kami di lapangan, sejak terjadinya peristiwa teror bom tersebut, antara lain:

  1. Tidak jelas siapa dan instansi pemerintah mana yang menjadi leading sector yang ditunjuk dan memiliki kewenangan, baik di tingkat pusat hingga daerah.
  2. Pemerintah Kota Surabaya yang mengklaim sudah melakukan penanganan korban, justru dianggap membingungkan bagi korban dan juga keluarga korban. Fakta di lapangan, dalam satu hari ada 2 (dua) petugas yang mengaku utusan Pemerintah Kota yaitu dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial mendatangi korban dalam waktu yang berbeda melakukan pendataan terhadap korban dan keluarga. Sehari kemudian datang lagi petugas yang mengaku utusan Pemerintah Kota yaitu Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kelurahan, Satpol PP, Camat, dan Dinas Kesejahteraan Rakyat (Kesra) datang satu persatu serta melakukan wawancara dengan korban dan keluarga di waktu yang berbeda pula. Namun semua aparatur sipil negara tersebut mengatakan pada korban dan keluarga bahwa selama ini belum ada keputusan yang jelas terkait penanganan terhadap korban.
  3. Korban dan keluarga korban menyatakan masih mengalami kesulitan untuk mengakses layanan medis pasca keluar dari rumah sakit. Ada korban yang harus rawat jalan secara intensif akibat serpihan baterai ledakan bom yang mengenai kaki, namun pihak rumah sakit tidak akomodatif dalam hal administratif.
  4. Terkait dengan rawat jalan di rumah sakit, pihak rumah sakit ada yang menyatakan bahwa korban disamakan dengan pasien umum lainnya dengan diminta untuk membayar terlebih dahulu sebelum adanya tindakan. Pihak rumah sakit mengatakan demikian dengan alasan Pemerintah Kota Surabaya belum membayar tagihan sebelumnya terkait penanganan darurat korban teror bom.
  5. Pasca perawatan dari rumah sakit, ada beberapa korban yang harus membutuhkan alat bantu untuk berjalan dan juga alat bantu untuk belajar berjalan normal kembali, dan harus membeli sendiri. Pada saat pihak rumah sakit dikonfirmasi, mereka mengatakan lupa.
  6. Hingga siaran ini kami terbitkan, pihak korban dan keluarga tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai mekanisme ganti kerugian material yang timbul akibat serangan bom, meski korban dan keluarga sudah menyerahan data-data berupa fotokopi KTP, STNK, BPKB kendaraan bermotor yang rusak, dan lainnya.
  7. Selain poin-poin tersebut, rehabilitasi psikologis dan psikososial kepada korban dan keluarga, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mendapat perhatian penuh dari pemerintah.

Berdasarkan temuan lapagan tersebut, kami dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya mendesak pemerintah untuk segera merumuskan pola kebijakan yang jelas untuk kepastian para korban teror bom di Surabaya.

]]>
Rest in Peace, Bayu https://kontras.or.id/kontras-surabaya/rest-in-peace-bayu/ Wed, 23 May 2018 17:14:17 +0000 https://kontras.or.id/?p=312 Setelah 10 hari dalam identifikasi tim DVI (Disaster Victim Investigation) Polda Jatim, jenazah Aloysius Bayu Rendra Wardhana, salah satu korban meninggal dunia ledakan bom di Gereja Santa Maria Tak Bercela diserahkan kembali ke-keluarga. Proses identifikasi tersebut menjadi sangat lama karena tubuh korban yang pada saat ledakan berada sangat dekat dengan pusat ledakan berada dalam kondisi […]]]>

Setelah 10 hari dalam identifikasi tim DVI (Disaster Victim Investigation) Polda Jatim, jenazah Aloysius Bayu Rendra Wardhana, salah satu korban meninggal dunia ledakan bom di Gereja Santa Maria Tak Bercela diserahkan kembali ke-keluarga. Proses identifikasi tersebut menjadi sangat lama karena tubuh korban yang pada saat ledakan berada sangat dekat dengan pusat ledakan berada dalam kondisi tidak utuh. Jenazah bayu merupakan jenazah terakhir yang telah di-identivikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah Bayu diberikan pada keluarga pada hari selasa tanggal 22 Mei, dan dimakamkan pada rabu, 23 Mei 2018 di Tempat Pemakaman Umum Keputih Surabaya.

Kepulangan Bayu kali ini bukanlah hanya kepulangan sebuah jenazah menuju pekuburan, lebih dari itu kepulangannya hari ini merupakan kepulangannya menuju keabadian, ia abadi di dalam surga maupun setiap ingatan mengenai kemanusian. Bayu bukan hanya sebab bagi selamatnya banyak nyawa di Gereja Santa Maria, ia juga merupakan sebab bagi setiap manusia untuk tetap mempercayai kemanusiaan, untuk kembali lagi mencari makna kemanusiaan. Berbahagialah Bayu dan setiap orang yang ditinggalkannya, sebab darinya akan kembali muncul harapan tentang kemanusiaan. RIP Bayu.

(admin)

]]>
“Saya tidak takut, sama sekali tidak takut, tapi saya marah!” https://kontras.or.id/kontras-surabaya/saya-tidak-takut-sama-sekali-tidak-takut-tapi-saya-marah/ Wed, 23 May 2018 14:55:54 +0000 https://kontras.or.id/?p=315 Tak mudah bagi Silvia meredakan amarah, setelah pada Minggu 13 Mei 2018 itu, bom meledak di halaman Gereja Santa Maria Tak Bercela. Dia yang sedang bertugas pada misa sesi berikutnya, melihat dan mencoba menolong para korban yang tumbang, sebisanya. Dentuman membuat pendengarannya bermasalah, sementara anak keduanya selamat dengan luka pada paha dan leher akibat kena […]]]>

Tak mudah bagi Silvia meredakan amarah, setelah pada Minggu 13 Mei 2018 itu, bom meledak di halaman Gereja Santa Maria Tak Bercela. Dia yang sedang bertugas pada misa sesi berikutnya, melihat dan mencoba menolong para korban yang tumbang, sebisanya.

Dentuman membuat pendengarannya bermasalah, sementara anak keduanya selamat dengan luka pada paha dan leher akibat kena serpihan. “Bagaimana ada orang berlaku sebagai Tuhan dengan mengambil kehidupan,” katanya sore itu dengan suara bergetar dan matanya terlihat menghangat.

Baginya, misa pada hari Minggu sepekan setelah peristiwa ledakan adalah saat yang muram ketika dia, mau tak mau, memutar kembali rekaman saat bau amis darah, raung kesakitan dan serpihan tubuh, memenuhi benaknya. “Saya tidak takut, sama sekali tidak takut, tapi saya marah,” katanya saat wawancara pada Kamis, 17 Mei 2018 di rumahnya di kawasan Gubeng Surabaya. Silvia adalah ketua lingkungan dalam organisasi gereja yang juga ketua RT setempat adalah seorang ibu yang mesti membesarkan kedua putrinya sendirian setelah belahan jiwanya dipanggil Tuhan lantaran gagal ginjal. 7 tahun lamanya dia berusaha agar suaminya bertahan hidup. Namun, pada Minggu pagi itu betapa marahnya dia melihat ada orang berlaku sebagai Tuhan, yang tak mencipta kehidupan, namun justru merenggut.

Kemarahan yang sangat, bahkan mungkin kebencian, sekarang dia coba redakan, dengan mendaraskan sejumlah doa, yang kita semua tahu, akan bermuara pada : pengampunan. “Karena mereka tak tahu dengan apa yang mereka perbuat,” tulisnya dalam sebuah puisi yang dibagikannya kepada saya via WA, saat usai misa. (Prasasto Wardoyo)

]]>
Pastikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Korban Teror Bom Surabaya! https://kontras.or.id/kontras-surabaya/pastikan-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-hak-korban-teror-bom-surabaya/ Tue, 22 May 2018 22:35:21 +0000 https://kontras.or.id/?p=318 Pasca terjadinya peristiwa teror bom di Surabaya, hingga hari ini masih banyak masalah di lapangan yang dihadapi otoritas gereja maupun korban untuk mengakses ganti kerugian materi dan kejelasan mengenai mekanisme biaya perawatan, pemulihan pasca rawat di rumah sakit. Kondisi ini kemudian yang melatarbelakangi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan Surabaya, bersama perwakilan Gereja […]]]>

Pasca terjadinya peristiwa teror bom di Surabaya, hingga hari ini masih banyak masalah di lapangan yang dihadapi otoritas gereja maupun korban untuk mengakses ganti kerugian materi dan kejelasan mengenai mekanisme biaya perawatan, pemulihan pasca rawat di rumah sakit. Kondisi ini kemudian yang melatarbelakangi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan Surabaya, bersama perwakilan Gereja Santa Maria Tak Bercela (SMTB), Gereja Kristen Indonesia (GKI Diponegoro), Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), Yayasan Kasih Bangsa Surabaya (YKBS), Human Right Law Studies (HRLS FH UNAIR) dan Yakkum Emergency Unit (YEU) Jogja, membuat acara Diskusi Grup Terfokus, atau FGD dengan tema “Memastikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Korban” pada hari Senin, 21 Mei 2018, bertempat di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Surabaya.

Dalam FGD dengan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tersebut, perwakilan dari unsur tiga gereja yang terkena serangan bom bunuh diri, menjelaskan bahwa pasca peristiwa hingga kegiatan ini dilakukan ada beberapa persoalan yang krusial dalam penanganan terhadap korban. Di antaranya belum ada kejelasan mengenai mekanisme dan bentuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 4 UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Pasal 38 Ayat 1 Perpu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang sudah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2003. Fakta ini bisa dilihat bahwa sampai hari ini belum ada leading sector pemerintahan yang mengkoordinir semua aktor pemerintahan di lapangan untuk mempermudah sinergitas kerja lintas sektor dan waktu yang dibutuhkan (masa kedaruratan-pemulihan/rehabilitasi), rencana-rencana strategis yang sudah dibuat pemeritah dalam hal ini BNPT, Pemerintah Kota Surabaya, maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Juga dengan “banyaknya orang di lapanganan” yang “mengaku petugas” pemerintahan yang melakukan pendataan terhadap korban, namun tidak menunjukkan identitas maupun surat tugas, kemudian meminta data-data fisik kerugian yang diderita korban, seperti STNK, BPKB, KK. ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dari “petugas lapangan”, seperti: (1) Gaji korban berapa? (2) Luas rumah korban berapa? Termasuk upaya perbaikan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya yang sampai saat ini kondisinya masih rusak parah dan dibiarkan begitu saja.

Dari hasil FGD, kami menghasilkan beberapa rekomendasi untuk segera dilakukan pihak pemerintah antara lain:

  1. Perlunya leading sector yang mengkoordinir semua aktor di lapangan untuk mempermudah sinergi kerja lintas sektor dan waktu yang dibutuhkan (masa kedaruratan – pemulihan/rehabilitasi);
  2. Pemerintah dalam hal ini BNPT, LPSK, Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi untuk segera membuat tim terpadu untuk dalam upaya penanganan korban, baik yang terdampak langsung maupun yang tidak langsung;
  3. Melibatkan otoritas Gereja dalam tim terpadu sebagai instansi yang terdampak langsung.

 

]]>
Segera Lindungi dan Pulihkan Korban! https://kontras.or.id/kontras-surabaya/segera-lindungi-dan-pulihkan-korban/ Tue, 22 May 2018 19:05:56 +0000 https://kontras.or.id/?p=321 Pasca meledaknya rentetan aksi pengeboman oleh kelompok teroris di Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018, KontraS telah membentuk satuan tugas untuk melakukan pemantauan lapangan. KontraS berharap beberapa temuan di lapangan ini diketahui secara luas oleh publik dan dengan segera mendapatkan respon dari pemerintah terkait. Beberapa temuan tersebut yakni: Komunitas gereja melakukan upaya-upaya pengobatan awal secara […]]]>

Pasca meledaknya rentetan aksi pengeboman oleh kelompok teroris di Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018, KontraS telah membentuk satuan tugas untuk melakukan pemantauan lapangan. KontraS berharap beberapa temuan di lapangan ini diketahui secara luas oleh publik dan dengan segera mendapatkan respon dari pemerintah terkait. Beberapa temuan tersebut yakni:

  1. Komunitas gereja melakukan upaya-upaya pengobatan awal secara swadaya.
  2. Walaupun telah ada layanan pengobatan bagi seluruh korban luka, akan tetapi, pemerintah belum menyediakan layanan trauma healing bagi korban.
  3. Pemerintah belum memberikan respon atas kerugian materiil yang dialami korban. Untuk diketahui setidaknya 30 kendaraan milik korban yang terdiri dari 28 unit motor, 1 unit mobil, 1 unit becak telah rusak dan hancur, serta tak bisa dipergunakan. Sebagian besar kendaraan tersebut adalah sarana transportasi yang sehari-hari digunakan untuk bekerja bagi pemiliknya. Akibat dari kerusakan ini, sejumlah korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya.
  4. Hingga laporan ini dibuat, pemerintah juga belum memberikan kejelasan kepada korban dan keluarga korban terkait dengan upaya pemulihan bagi mereka dan belum melakukan pendataan terkait estimasi kerugian yang diderita oleh masing-masing korban. Saat ini jumlah total korban yang meninggal dunia (di luar pelaku pengemboman) sebanyak 13 orang; 6 orang korban dari lokasi pengeboman di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jl. Ngagel Madya dan 7 orang korban dari lokasi pengeboman di Gereja Pantekosta Pusat Sawahan di Jl. Arjuno.

Berdasarkan situasi di lapangan tersebut, KontraS mendesak:

  1. Agar pemerintah segera mengkoordinasikan upaya yang lebih partisipatif dalam merumuskan langkah-langkah pemulihan korban; upaya partisipatif ini dengan cara melibatkan dialog bersama komunitas pendamping korban, dan keluarga korban.
  2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk segera turun ke lapangan dan mengupayakan pemberian bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada korban.

Surabaya, 22 Mei 2018

Federasi KontraS
Andy Irfan, Sekjend Federasi KontraS; 081 233 096 022

KontraS Surabaya
Fatkhul Khoir, Koordinator Badan Pekerja;081 230 593 651

]]>
Pernyataan Sikap Menagih Komiten Presiden Dalam Penyelesaian Peristiwa Penyerangan Komunitas Syiah Sampang https://kontras.or.id/kontras-surabaya/pernyataan-sikap-menagih-komiten-presiden-dalam-penyelesaian-peristiwa-penyerangan-komunitas-syiah-sampang/ Sat, 26 Aug 2017 09:52:01 +0000 https://kontras.or.id/?p=258 5-tahun-kasus-kekerasan-terhadap-syiah-sampang5-tahun-kasus-kekerasan-terhadap-syiah-sampangKontraS Surabaya kembali mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan peristiwa penyerangan terhadap komunitas Syiah Sampang 5 tahun lalu]]> 5-tahun-kasus-kekerasan-terhadap-syiah-sampang5-tahun-kasus-kekerasan-terhadap-syiah-sampang

Pernyataan Sikap
Menagih Komiten Presiden Dalam Penyelesaian Peristiwa
Penyerangan Komunitas Syiah Sampang

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, kembali mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan peristiwa penyerangan terhadap komunitas Syiah Sampang 5 tahun lalu, peristiwa ini menujukkan betapa lemahnya negara dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dalam menjalankan praktek kebebasan beribadah dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR, dan UU Nomor 39 tahun 2009 tentang HAM. Hak berkeyakinan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dan dihilangkan dalam keadaan apapun.Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, kembali mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan peristiwa penyerangan terhadap komunitas Syiah Sampang 5 tahun lalu, peristiwa ini menujukkan betapa lemahnya negara dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dalam menjalankan praktek kebebasan beribadah dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR, dan UU Nomor 39 tahun 2009 tentang HAM. Hak berkeyakinan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dan dihilangkan dalam keadaan apapun.

Publik tentunya masih ingat pada saat itu kelompok massa anti-syiah melakukan penyerangan terhadap komunitas Syiah Sampang tepat pada tanggal 26 Agustus 2012. Kemudian otoritas pemerintah Kabupaten Sampang menempatkan komunitas syiah di Gelanggang Olahraga (GOR) Sampang. Pada tanggal 20 Juni 2013, pihak berwenang Kabupaten Sampang mengusir paksa dan memindahkan mereka ke Rusun Jemundo, Kecamatan Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, sampai sekarang.

Dalam peristiwa tersebut telah mengakibatkan sekitar 220 bangunan yang terdiri dari rumah, dapur, mushola, kandang, dibakar dengan jumlah kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp. 5.807.912,000. Selain itu satu orang dari komunitas syiah dan satu orang luka berat dan puluhan luka-luka ringan, dan sekitar 355 orang terusir dari kampung halaman mereka.

Hal yang paling menyakitkan bahwa selama ini pemerintah hanya memberikan janji kosong akan penyelesaian nasib komunitas Syiah Sampang, pada Juli 2013, Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono, bertemu dengan anggota-anggota komunitas Syiah dan berjanji untuk memulangkan mereka ke kampung halaman dan membangun kembali rumah-rumah yang telah dibakar atau dirusak. Kemudian Pada Agustus 2014, Menteri Agama Lukman Hakim (yang memegang jabatan serupa di pemerintahan sebelumnya) bertemu dengan komunitas Syiah Sampang yang terusir paksa di Sidoarjo maupun para pemimpin dari komunitas Sunni di Sampang. Ia menyatakan bahwa sangat optimis bila komunitas syiah bisa pulang ke rumah mereka.

Tiga tahun presiden Joko Widodo memimpin bangsa ini belum terlihat ada upaya serius untuk menyelesiakan kasus-kasus pelanggaran Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, fakta ini bisa dilihat bahwa sampai hari baik pemerintah maupun pemerintah daerah belum punya skema dalam penyelesaian terhadap komunitas syiah sampang.

Berdasarkan hal tersebut di atas kami dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, mendesak :

  1. Presiden Jokowi segera membentuk Tim Penyelesaian Konflik Syiah Sampang.

 

Surabaya, 26 Agustus 2017

Badan Pekerja
Kontras Surabaya

Fatkhul Khoir
Koordinator

]]>