Profil Federasi KontraS
Federasi Komisi Untuk Orang Hilang untuk Korban Tindak Kekerasan (Federasi KontraS) dibentuk melalui Kongresnya yang pertama pada tanggal pendirian 24 Juli 2004 dengan tujuan untuk mengembangkan dan memperkuat kantor-kantor KontraS dalam mewujudkan Negara yang demokratis dan berkeadilan dimana rakyat berdaulat, bebas dari ketakutan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh Negara atau pihak dominan lainnya secara langsung maupun tidak langsung.
Pada awalnya, KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang untuk Korban Tindak Kekerasan) hanya berkedudukan di Jakarta. Didirikan pada 20 Maret 1998 sebagai gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996, dibentuk untuk memantau persoalan HAM.
KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telefon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM. Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.
Dalam perkembangan selanjutnya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban pelanggaran HAM untuk menangani berbagai bentuk kekerasan, baik akibat represi Negara maupun konflik Horizontal. Di sejumlah wilayah, masyarakat korban meminta KontraS untuk mendirikan kantornya agar dapat memberikan pendampingan dan pembelaan kepada mereka lebih optimal.
Meluasnya kekerasan di Aceh saat diberlakukannya DOM Aceh, menjadi latar belakang berdirinya KontraS Aceh. Banyaknya korban kekerasan di Sumatera Utara, menjadi latar belakang beridirinya KontraS Sumatera Utara. Serangkaian kekerasan yang tak berujung di Papua, mendorong pembentukan KontraS Papua. Brutalnya konflik dan kekerasan pada konflik horizontal di Poso, menjadi latar belakang lahirnya KontraS Suelawesi. Terbunuhnya sejumlah petani oleh aparatur keamanan di Alas Tlogo Pasuruan, menjadi momentum pendirian KontraS Surabaya. Dan banyaknya jumlah korban trafficking dan persekusi oleh aparatur keamanan kepada warga sipil di Nusa Tenggara, menjadi latarbelakang berdirinya KontraS Nusa Tenggara.
Pada akhirnya organisasi KontraS dituntut untuk berkembang, dan menemukan bentuknya sebagai Federasi KontraS. Konsep federasi dipilih karena masing-masing kantor KontraS diharapkan memiliki otonomi dalam tata kelola organisasi tetapi tetap terikat dalam satu Visi-Misi yang sama, nilai-nilai yang sama, dan strategi advokasi HAM yang terintegrasi, baik dalam skala lokal, nasional, maupun Internasional
Berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa Federasi KontraS pada 25 – 26 Maret 2017 di Bogor, Federasi KontraS beranggotakan KontraS Aceh, KontraS Sumatera Utara, KontraS Jawa Timur, KontraS Sulawesi, KontraS Nusa Tenggara dan KontraS Papua. Federasi KontraS dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral yaitu Andy Irfan, SH. Saat ini kantor sekretariat Federasi KontraS berkedudukan di Surabaya dan memiliki kantor penghubung (Liaison Office) di Jakarta.
